Info Lowongan Kerja

Informasi pekerjaan karir tips mencari kerja

Peraturan Perundangan Itjen Dep. PU

ERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Was | Wasfung | Waskat | Wasmas | LHP & TL | Auditor | Penghargaan | LPND | Hukum | Jakons | PBJ | eProc | Ren | IKMN | OVN | Keu | Kepeg | Ortala | Jafung | Diklat | Litbang | Jalan | Jalan Tol | SDA | Taru | Perkim | Air Minum | Kliring Data | NAD | Lingk | Tanah | Pulau Kecil | Otda | Kebijakan | Info | HKI | BUMN | Pemilu | Energi | Pangan | Pertahanan | Kehutanan | Kesehatan | Beras |
No Nomor Peraturan Perihal

Pengawasan, KKN
1 TAP MPR No. XI/MPR/1998 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
2 TAP MPR No. VIII/MPR/2001 Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN
3 UU No. 11 Tahun 1980 Tindak Pidana Suap
5 UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6 UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas KKN
7 UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(pengganti UU No. 3 Th. 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan berlaku untuk kasus sejak 16 Agustus 1999)
8 UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pemberlakuan UU 3/1971 bagi kasus korupsi sebelum 16 Agustus 1999, dan pemberlakuan pembuktian terbalik bagi kasus korupsi)
9 UU No. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang
10 UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)
11 UU No. 25 Tahun 2003 Perubahan atas UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
12 UU No. 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara — BPK —
13 PP No. 65 Tahun 1999 Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
14 PP No. 66 Tahun 1999 Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa
15 PP No. 67 Tahun 1999 Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa
16 PP No. 68 Tahun 1999 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
17 PP No. 71 Tahun 2000 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
18 PP No. 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pdf file (83kb)
19 Keppres No. 66 Tahun 2002 Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, dan Staf Administrasi Kesekretaristan Komisi Ombudsman Nasional
20 Keppres No. 1 Tahun 2004 Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
21 Keppres No. 11 Tahun 2005 Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor
22 Inpres No. 15 Tahun 1983 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
23 Inpres No. 30 Tahun 1998 Pemberantasan KKN
24 Inpres No. 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi, pdf file (46kb)
25 Kepmen PAN No. 25/KEP/M.PAN/4/2002 Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara
26 Kepmen PAN No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
27 Permen PU No. 603/PRT/M/2005 Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen (Sisdalmen) Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum, pdf file (235kb)
28 Permen PU No. 33/PRT/M/2006 Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Kontrak Jasa Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, pdf file (426kb)
29 Permen PAN No. PER/03/M.PAN/02/2006 Kebijakan Pengawasan Nasional APIP Th. 2006
30 Permen PAN No. PER/21/M.PAN/4/2006 Program Kerja Pengawasan Tahunan APIP Pusat Th. 2006
31 SE MenPAN No. SE/24/M.PAN/8/2004 Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
32 SE MenPAN No. SE/15/M.PAN/9/2005 Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik
33 SE Menteri PU No. 11/SE/M/1998 Penegakan Disiplin Penyelenggaraan PSD-PU
34 SE Menteri Kpw No. 02/SE/M/2003 Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum
35 SE Menteri PU No. 10/SE/M/2006 Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum
36 SE Sekjen Dep. Kpw No. 01/SE/SJ/2003 Hasil dan Manfaat Kegiatan Software

LAKIP
1 Inpres No. 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), pdf file (90kb)
2 KepmenPAN No. KEP/135/M.PAN/9/2004 Pedoman Umum Evaluasi LAKIP

Waskat
1 Inpres No. 1 Tahun 1989 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat
2 Kepmen PAN No. KEP/46/M.PAN/4/2004 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,
sebagai pengganti KepmenPAN No. 93/MENPAN/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat sebagaimana telah diubah dengan KepmenPAN No. 30 Tahun 1994
3 Surat Edaran MenPAN No. SE/14/M.PAN/10/2006 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Wasfung
1 Kepmen Kimpraswil No. 310/KPTS/M/2002 Pedoman Pemeriksaan Menyeluruh, Pemeriksaan Khusus, dan Pemeriksaan Keteknikan di lingkungan Departemen Kimpraswil, Kepmen, pdf file (61kb)
, Lampiran 1, pdf file (501kb)
, Lampiran 2, pdf file (236kb)
, Lampiran 3, pdf file (245kb)

2 Permen PU No. 604/PRT/M/2005 Pedoman Pemtak PBJ
3 Permen PU No. 14/PRT/M/2007 Pedoman Umum Pemeriksaan dalam Rangka Pengawasan Fungsional di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
4 SE Irjen Dep. Kpw No. 03/SE/IJ/2004 Pedoman Pemberian Sanksi dan Penghargaan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal
5 SE Irjen Dep. PU No. 03/SE/IJ/2006 Tata Cara Pemeriksaan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Pemborongan dan Jasa Konsultansi Konstruksi Tertentu
6 SE Irjen Dep. PU No. 06/SE/IJ/2006 Penjelasan Mengenai Indikator Total Penawaran Mendekati HPS/OE Berkait Jenis Penyimpangan Indikasi Pengaturan di antara Penyedia Jasa/Panitia/Pengguna Jasa pada Lampiran Peraturan Menteri PU Nomor 604/PRT/M/2005 tanggal 28 Desember 2005
7 SE Irjen Dep. PU No. 01/SE/IJ/2007 Panduan Pemeriksaan Keteknikan Proyek-Proyek Jalan dan Jembatan Dana Bank Dunia
8 SE Irjen Dep. PU No. 02/SE/IJ/2007 Panduan Pemeriksaan Keteknikan Bidang PU Sub Bidang Jalan dan Jembatan
9 SE Irjen Dep. PU No. 03/SE/IJ/2007 Panduan Pemeriksaan Keteknikan Bidang PU Sub Bidang Air Minum
10 SE Irjen Dep. PU No. 04/SE/IJ/2007 Panduan Pemeriksaan Keteknikan Bidang PU Sub Bidang Bangunan Gedung
11 SE Irjen Dep. PU No. 05/SE/IJ/2007 Panduan Pemeriksaan Keteknikan Bidang PU Sub Bidang SDA
12 S Irjen Dep. Kpw No. PW01-Ij/309 tgl. 13 Juni 2002 Pelaksanaan Pengawasan Fungsional terhadap Proyek-Proyek di lingkungan Departemen Kimpraswil
12 S Irjen Dep. PU No. PW0101-Ij/1602 tgl. 31 Agustus 2007 Pelaksanaan Pengawasan Fungsional terhadap Balai dan SNVT/PPK di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Wasmas
1 Kepmen PAN No. KEP/118/M.PAN/8/2004 Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
2 Kepmen PU No. 323/PRT/M/2005 Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, pdf file (206kb)
2 SE Irjen Dep. PU No. 02/SE/IJ/2006 Tata Cara Penelitian Awal Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

LHP & TL
1 SE Menteri PU No. 05/SE/M/2005 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
2 SK Menko Perekonomian No. KEP-54/M.EKON/12/2004 Tim Monitoring Tindak Lanjut LHP BPKP
3 SE MenPAN No. SE/02/M.PAN/01/2005 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
4 SE Irjen Dep. Kpw No. 02/SE/Ij/2002 Sanksi Administratif Bagi PNS Yg Lalai Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional
5 SE Irjen Dep. Kpw No. 03/SE/IJ/2002 Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal
6 SE Irjen Dep. PU No. 01/SE/IJ/2006 Laporan Hasil Pemeriksaan Itjen Dep. PU

Auditor
1 Keppres No. 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional PNS, pdf file
3 Keppres No. 60 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
4 KepmenPAN No. 19 Tahun 1996 Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
5 Permen PU No. 04/PRT/M/2006 Kode Etik Auditor Itjen Dep. PU, pdf file
6 Himpunan Peraturan JFA Himpunan Peraturan JFA dan Angka Kreditnya di lingkungan APIP; daftar isi (79kb); hal 1-48 (230kb); hal 49-148 (432kb); hal 149-189 (196kb)
7 SE KaBPKP No. SE117/K/1985 Norma Pemeriksaan APFP

Reward & Punishment
1 Kepmen PU No. 518/KPTS/M/2005 Penerimaan Penghargaan PU Th. 2005
2 Black List Badan Usaha di Lingkungan Dep. PU

L P N D
1 Keppres No. 31 Tahun 1983 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan — BPKP —
2 Keppres No. 8 Tahun 2004 Perubahan atas Keppres 101/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres 47/2003
3 Keppres No. 9 Tahun 2004 Perubahan atas Keppres 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres 30/2003
4 Keppres No. 10 Tahun 2004 Perubahan atas Keppres 108/2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres 48/2003
5 Keppres No. 11 Tahun 2004 Perubahan atas Keppres 110/2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND sebagaimana telah beberapa kali Diubah terakhir dengan Keppres 62/2003
6 Perpres No. 11 Tahun 2005 Perubahan Kelima atas Keppres 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND
7 Perpres No. 12 Tahun 2005 Perubahan Keenam atas Keppres 110/2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND

Hukum
1 UU No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara
2 UU No. 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional
3 UU No. 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak
4 UU No. 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi
5 UU No. 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman
6 UU No. 5 Tahun 2004 Perubahan atas UU 14/1985 tentang MA
7 UU No. 8 Tahun 2004 Perubahan atas UU 2/1986 tentang Peradilan Umum
8 UU No. 9 Tahun 2004 Perubahan atas UU 5/1986 tentang Peradilan TUN
9 UU No. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
10 UU No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI
11 UU No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial
12 PP No. 8 Tahun 2000 Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, PTUN dan Peradilan Agama
13 PP No. 9 Tahun 2000 Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota MA
14 PP No. 24 Tahun 2003 Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
15 Perpres No. 68 Tahun 2005 Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPERPU, RPP, dan RPERPRES; pdf file (109kb)
16 Keppres No. 188 Tahun 1998 Tata Cara Mempersiapkan RUU
17 Keppres No. 91 Tahun 1999 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
18 Permen PU No. 606/PRT/M/2005 Pencabutan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 183/KPTS/1987 tentang Jenis, Materi Muatan, dan Wewenang Penetapan Produk Hukum Departemen Pekerjaan Umum
19 SE Menteri PU No. 13/SE/M/2005 Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, pdf file (194kb)

Jasa Konstruksi
1 UU No. 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi
2 UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan
3 PP No. 28 Tahun 2000 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
4 PP No. 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
5 PP No. 30 Tahun 2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
6 PP No. 23 Tahun 2004 Badan Nasional Sertifikasi Profesi
7 Kepmen PU No. 195/KPTS/1989 Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat Kegiatan Konstruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
8 Kepmenkimpraswil No. 369/KPTS/M/2001 Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
Penjelasan
9 Kepmenkimpraswil No. 384/KPTS/M/2004 Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan
10 Surat Edaran Menteri PU Nomor 13/SE/M/2006 Persyaratan Perusahaan Asing dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia

Pengadaan B/J
1 Keppres No. 18 Tahun 2000 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
2 Keppres No. 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3 Keppres No. 61 Tahun 2004 Perubahan atas Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4 Perpres No. 32 Tahun 2005 Perubahan Kedua atas Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5 Perpres No. 70 Tahun 2005 Perubahan Ketiga atas Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pdf file (53,4kb)
9 Perpres No. 8 Tahun 2006 Perubahan Keempat atas Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pdf file (1.086kb)
6 Kepmenkimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
7 Kepmenkimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
8 Permen PU No. 207/PRT/M/2005 Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik
10 SKB MenKeu KaBappenas No. 82/A/2000 Perubahan SKB MenKeu dan KaBappenas tt Juknis Pelaksanaan Keppres 18/2000, pdf file (50kb)
11 SE Menkimpraswil No. 02/SE/M/2001 Tata Cara Penilaian Hasil Evaluasi serta Sanggahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang bernilai di atas Lima Puluh Milyar Rupiah
12 SE MenKimpraswil No. IK0106-Mn/66 Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Dalam Rangka Pengadaan yang dilaksanakan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2002
13 SE Menteri PU No. 01/SE/M/2006 Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Diterbitkan Sebelum Keppres 80 Tahun 2003
14 SE Menteri PU No. 08/SE/M/2006 Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah TA 2006, pdf file (50kb)
15 SE Menteri PU No. 12.1/SE/M/2006 Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum Dokumen Anggaran disahkan

e-Procurement
1 Inpres No. 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Standarisasi Nasional Pengembangan e-Goverment
2 KepMenkimpraswil No. 240/KPTS/M/2003 Penetapan Paket-Paket yang Melaksanakan PBJ secara Semi e-Procurement di lingkungan Dep. Kimpraswil
3 KepMenKimpraswil No. 192/KPTS/M/2004 Penetapan Paket-Paket Pelaksanaan PBJ secara Semi e-Procurement di lingkungan Dep. Kimpraswil, pdf file (52kb)
4 Peraturan Menteri PU No. 207/PRT/M/2005 Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah secara Elektronik
5 Keputusan Menteri PU No. 211/KPTS/M/2006 Penetapan Paket PBJ Th 2006 di link. Dep. PU
6 Inmen Kimpraswil No. 02/IN/M/2002 Peningkatan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Internet di Lingkungan Dep. Kimpraswil, pdf file (82kb)
7 SE Menteri PU No. 21/SE/M/2007 Penerapan PBJ Secara Elektronik (e-Procurement) di lingkungan Dep. PU TA 2008
8 SE Meneg PPN/Kepala Bappenas No. 0149/M.PPN/04/2007 Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
9 SE Sekjen Dep. Kpw No. 05/SE/SJ/2003 Penayangan Informasi Proyek dan Pelelangan di Internet
10 SE Sekjen Dep. PU No. 05/SE/SJ/2005 Peningkatan Penerapan PBJ Secara Elektronik di lingkungan Dep. PU TA 2005
11 SE Sekjen Dep. PU No. 01/SE/SJ/2006 Penerapan PBJ Secara Elektronik di lingkungan Dep. PU TA 2006
12 SE Sekjen Dep. PU No. 02/SE/SJ/2006 Penerapan PBJ Secara Elektronik di lingkungan Dep. PU TA 2007
13 S Menteri Kominfo No. 124/M.KOMINFO/8/2004 Penggunaan Piranti Lunak (Software) Berlisensi oleh Instansi Pemerintah
14 RUU ITE Informasi dan Transaksi Elektronik

Perencanaan
1 Perpres No. 7 Th. 2005 RPJMN 2004-2009
2 Perpres No. 19 Th. 2006 Rencana Kerja Pemerintah Th. 2007, Buku 1, Buku 2
3 Permen PU No. 51/PRT/2005 Renstra Dep. PU 2005-2009
4 Permen PU No. 18/PRT/M/2006 Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum
5 Permen PU No. 32/PRT/M/2006 Petunjuk Teknis Dokumen Pemasukan Barang dan/atau Peralatan dalam Rangka Bantuan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
6 Permen PU No. 37/PRT/M/2006 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri Tahun 2007
7 Permen PU No. 38/PRT/M/2006 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2007
8 Permen PU No. 03/PRT/M/2007 Perubahan atas Permen PU No. 51/PRT/2005 tt Renstra Dep PU Th 2005-2009 (1.432kb)

IKMN
1 PP No. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; pdf file
2 Kepmen PU No. 33/KPTS/1997 Perubahan atas Kepmen PU No. 19/KPTS/1986 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Kekayaan Milik/Negara di lingkungan Dep. PU
3 Kepmen Kimpraswil No. 247/KPTS/M/2003 Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Dep. Kimpraswil
4 Kepmen Kimpraswil No. 319/KPTS/M/2003 Penertiban Kendaraan Dinas Operasional (KDO) di lingkungan Dep. Kimpraswil
5 SE DJA No. 144 Tahun 2002 Juknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara di lingkungan Departemen/Lembaga; pdf file
6 SE DJA No. 187/MK.2/2003 Penghapusan Kendaraan
7 SE Menteri PU No. 08/SE/M/2005 Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Dep. PU

OVN
1 Keppres No. 63 Tahun 2004 Pengamanan Obyek Vital Nasional
2 Kepmen Kimpraswil No. 337 Tahun 2004 Pengamanan Obyek Vital Nasional bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
3 Inmen PU No. 05 Tahun 2005 Pengamanan Obyek Vital Nasional PSPU

Keuangan
1 UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara
2 UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
3 UU No. 3 Tahun 2004 Perubahan atas UU No. 23 Th. 1999 tentang BI
4 PP No. 61 Tahun 2002 Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
5 PP No. 6 Tahun 2003 Perubahan Ketiga atas PP 145/2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
6 PP No. 23 Tahun 2003 Pengendalian Jumlah Kumulatif Difisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7 PP No. 1 Tahun 2004 Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP
8 PP No. 5 Tahun 2004 Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada LIPI
9 Keppres No.42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan APBN (Pengganti Keppres 17/2000)
10 Inpres No.11 Tahun 2005 Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
11 Kepmen Keuangan No.427 Tahun 2004 Harga Satuan Umum TA 2005
12 Kepmen KPW No. 429/KPTS/M/2002 Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Pajak-Pajak Yang Dipungut Bendaharawan APBN di lingkungan Dep. Kimpraswil
13 Kepmen KPW No. 63/KPTS/M/2004 Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004
14 Permen Keuangan No. 53/PMK.010/2006 Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negei
14 Permen PU No. 02/PRT/M/2006 Juklak Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Dep. PU
15 Permen PU No. 03/PRT/M/2006 Juklak Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Dep. PU
16 Permen PU No. 05/PRT/M/2006 Juklak Pemeriksaan Kas thd Bendahara oleh Kepala Satker/Atlas Bendahara di Lingkungan Dep. PU
17 Permen PU No. 06/PRT/M/2006 Juklak Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Lingkungan Dep. PU
18 Permen PU No. 08/PRT/M/2006 Juklak Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Pajak dalam Pelaksanaan APBN di Lingkungan Dep. PU
19 Permen PU No. 09/PRT/M/2006 Juklak Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Dep. PU
20 Kepmen PU No. 192/KPTS/M/2006 Juklak Tugas dan Tanggung Jawab Atasan Kepala Satker, Atlas Kepala Satker, Pejabat Inti Satker, Penanggung Jawab Unit Akuntansi, dan Struktur Organisasi Satker di Lingkungan Dep. PU TA 2006
21 SE DJA No. 166/A Tahun 2002 Perubahan Penyempurnaan Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK)
22 SE DJA No. 136 Tahun 2002 Petunjuk Pelaksanaan Keppres 42/2002

Kepegawaian
1 UU No. 43 Tahun 1999 Perubahan UU No. 8 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2 PP No. 6 Tahun 1974 Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta
3 PP No. 30 Tahun 1980 Peraturan Disiplin PNS
4 PP No. 4 Tahun 2002 Perubahan atas PP No. 15 Th. 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki Jabatan Struktural
5 PP No. 11 Tahun 2002 Perubahan atas PP No. 98 Th. 2000 tentang Pengadaan PNS
6 PP No. 12 Tahun 2002 Perubahan atas PP No. 99 Th. 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
7 PP No. 13 Tahun 2002 Perubahan atas PP No. 100 Th. 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
8 PP No. 21 Tahun 2002 Perubahan atas PP No. 15 Th. 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Th. 2002
9 PP No. 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
10 PP No. 11 Tahun 2003 Perubahan Gaji PNS
11 PP No. 34 Tahun 2003 Penetapan Pensiun Pokok, Pensiun PNS, dan Janda/Dudanya
12 PP No. 54 Tahun 2003 Perubahan atas PP No. 97 Th. 2000 tentang Formasi PNS
13 Keppres No. 16 Tahun 2005 Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KORPRI
14 Kep Kepala BKN No. K26-17/V.19-44/99 Tahun 2001 PNS yang Menjadi Anggota Partai Politik
15 KepMen PAN No. 81/M.PAN/6 Tahun 2002 PNS yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara
16 Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2005 Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005
17 SE Sekjen Kimpraswil No. 03/SE/SJ/2004 Kewajiban PNS Memiliki NPWP
18 Surat Sekjen Kimpraswil No. KP0103-SJ/350 Usulan Dispensasi Pengangkatan Pegawai Harian Proyek APBN Pusat Usia > 40-46 sebagai CPNS

Ortala
1 Keppres 102 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
2 Keppres 109 Tahun 2001 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen
3 Keppres 228/M Tahun 2001 Susunan Kabinet Gotong Royong
4 Keppres 45 Tahun 2002 Perubahan atas Keppres 102/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
5 Keppres 47 Tahun 2002 Perubahan atas Keppres 109/2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen
6 Keppres 187/M Tahun 2004 Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
7 Keppres 188/M Tahun 2004 Pengangkatan Sekretaris Kabinet
8 Perpres 9 Tahun 2005 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI
9 Perpres 10 Tahun 2005 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI
10 Kepmen Kimpraswil No 01/KPTS/M/2001 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
11 Kepmen PAN No 62/Kep/M.PAN/7/2003 Pedoman Organisasi UPT di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen
12 Permen PU No 286/PRT/M/2005 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum

Jafung
1 Keppres No. 60 Tahun 2002 Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
2 Keppres No. 40 Tahun 2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa, Teknologi Penelitian dan Perekayasaan
3 Keppres No. 41 Tahun 2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
4 Keppres No. 51 Tahun 2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
5 Keppres No. 59 Tahun 2003 Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di lingkungan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara
6 Keppres No. 64 Tahun 2003 Penyesuaian Gaji Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan
7 Keppres No. 68 Tahun 2003 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan
8 Keppres No. 6 Tahun 2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Pengganti Keppres 65/1992
9 Keppres No. 19 Tahun 2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
Pengganti Keppres 39/1994
10 Perpres No. 30 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan & Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan
11 Perpres No. 61 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api
12 Perpres No. 24 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
13 Perpres No. 25 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
14 Perpres No. 29 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
15 Perpres No. 23 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
16 Perpres No. 31 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
17 Perpres No. 33 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
18 Perpres No. 34 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
19 Perpres No. 51 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
20 Perpres No. 52 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
21 Perpres No. 37 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
22 Perpres No. 38 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
23 Perpres No. 40 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan
24 Perpres No. 43 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
25 Perpres No. 47 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis

Pendidikan dan Pelatihan
1 UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
2 PP No. 30 Tahun 1990 Pendidikan Tinggi
3 PP No. 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional
4 Kepmen Kimpraswil No. 236 Tahun 2003 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Litbang
1 UU No. 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Jalan
1 UU No. 13 Tahun 1980 Jalan
2 UU No. 38 Tahun 2004 Jalan, pdf file (409kb)
3 PP No. 26 Tahun 1980 Jalan
4 PP No. 34 Tahun 2006 Jalan, pdf file (209kb)
5 Permen PU No. 78 Tahun 2005 Leger Jalan, pdf file (1.013kb)

Jalan Tol
1 PP No. 8 Tahun 1990 Jalan Tol
2 PP No. 40 Tahun 2001 Perubahan atas PP 8/90 tentang Jalan Tol
3 PP No. 15 Tahun 2005 Jalan Tol, pdf file (357kb)
4 Keppres No. 36 Tahun 2003 Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol
5 Keppres No. 37 Tahun 2003 Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
6 Permen PU No. 295/PRT/M/2005 Badan Pengatur Jalan Tol
7 Permen PU No. 392/PRT/M/2005 Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

Sumber Daya Air
1 UU No. 11 Tahun 1974 Pengairan; pdf file (29kb)
2 UU No. 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air, Penjelasan
3 PP No. 6 Tahun 1981 Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan; pdf file (18kb)
4 PP No. 22 Tahun 1982 Tata Pengaturan Air; pdf file (48kb)
5 PP No. 23 Tahun 1982 Irigasi; pdf file (51kb)
6 PP No. 20 Tahun 1990 Pengendalian Pencemaran Air; pdf file (40kb)
7 PP No. 27 Tahun 1991 R a w a; pdf file (34kb)
8 PP No. 35 Tahun 1991 Sungai; pdf file (35kb)
9 PP No. 77 Tahun 2001 Tata Cara Penyelenggaraan Irigasi
10 PP No. 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
11 PP No. 20 Tahun 2006 Irigasi
12 Keppres No. 52 Tahun 1995 Reklamasi Pantai Utara Jakarta
13 Keppres 83 Tahun 2002 Perubahan atas Keppres 123/2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan SDA
14 Inpres No. 1 Tahun 1969 Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)
15 Inpres No. 2 Tahun 1984 Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); pdf file (17kb)

Penataan Ruang
1 UU No. 24 Tahun 1992 Penataan Ruang
2 UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang
3 PP No. 69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
4 PP No. 47 Tahun 1997 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( RTRWN ), pdf file , Penjelasan
5 PP No. 10 Tahun 2000 Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
6 Keppres No. 48/1983 Penataan Kawasan Puncak
7 Keppres No. 79/1985 Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak
8 Keppres No. 114 Tahun 1999 Penataan Ruang Kawasan Bogor Puncak Cianjur
9 Keppres No. 62 Tahun 2000 Koordinasi Penataan Tata Ruang Nasional
10 Keppres No. 63 Tahun 2000 Badan Kebijaksanaan & Pengendalian Pembangunan Perumahan & Permukiman Nasional (BKP4N)
11 Keppres No. 150 Tahun 2000 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
12 Keppres No. 44 Tahun 2002 Dewan Pengembangan KTI; pdf file (84kb)
13 Keppres No. 25 Tahun 2005 Perubahan Ke-5 atas Keppres 41/1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
14 Inpres No. 13 Tahun 1976 Perencanaan Jabotabek
15 Kepmen Kpw No. 327/KPTS/M/2002 Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan

Perumahan dan Permukiman
1 UU Darurat No. 19 Tahun 1955 Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri; pdf file
2 UU No. 72 Tahun 1957 Penetapan UU Darurat No. 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang; pdf file
3 UU No. 16 Tahun 1985 Rumah Susun
4 UU No. 4 Tahun 1992 Perumahan dan Permukiman
5 PP No. 4 Tahun 1988 Rumah Susun; pdf file
6 PP No. 3 Tahun 1990 Perubahan atas PP 16/1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah Diubah dengan PP 38/1982; pdf file
7 PP No. 40 Tahun 1994 Rumah Negara
8 PP No. 44 Tahun 1994 Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik
9 PP No. 41 Tahun 1996 Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
10 PP No. 36 Tahun 1998 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
11 PP No. 80 Tahun 1999 Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri; pdf file
12 PP No. 36 Tahun 2002 Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002
13 Inpres No. 5 Tahun 1990 Peremajaan Permukiman Kumuh yang berada di Atas Negara; Pdf file
14 Permeneg Perumahan Rakyat No. 05/PERMEN/M/2005 Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR/KPRS Bersubsidi
15 Kepmeneg Perumahan Rakyat No. 06/KPTS/1994 Pedoman Umum Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok (P2BPK); pdf file
16 Kepmeneg Perumahan Rakyat No. 04/KPTS/1999 Kebijakan Strategi Nasional Perumahan Permukiman (KSNPP)
17 Kepmeneg Perkim No. 10/KPTS/M/1999 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun
18 Kepmeneg PU No. 10/KPTS/2000 Kebutuhan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; pdf file
19 Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan; pdf file
20 Kepmen Kimpraswil No. 390/KPTS/M/2002 Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kebakaran di lingkungan Kantor Pusat Departemen Kimpraswil; pdf file
21 Kepmen Kimpraswil No. 403/KPTS/M/2002 Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat; pdf file
Lampiran 1: Pedoman Umum Rumah Sehat Sederhana; pdf file
Lampiran 2: Pedoman Teknis Pembangunan RSS (Rumah Tembok); pdf file
Lampiran 3: Pedoman Teknis Pembangunan RSS (Rumah Setengah Tembok); pdf file
Lampiran 4: Pedoman Teknis Pembangunan RSS (Rumah Kayu Tidak Panggung); pdf file
Lampiran 5: Pedoman Teknis Pembangunan RSS (Rumah Kayu Panggung); pdf file
22 Kepmen Kimpraswil No. 24/KPTS/M/2003 Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan; pdf file
23 Kepmen Kimpraswil No. 20/KPTS/M/2004 Perubahan Kepmen Kimpraswil No. 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan; pdf file
24 Kepdirjen Perkim No. 10/KPTS/DM/2003 SOP Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Bersubsidi untuk Perumahan; pdf file (526kb)
25 Permen PU No. 21 Tahun 2006 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
26 Permen PU No. 5 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi
27 Tata Cara Pembelian / Sewa Beli Rumah Negara

Penataan Bangunan dan Lingkungan
1 UU No. 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung; pdf file
2 Permen PU No. 29 Tahun 2006 Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
3 Permen PU No. 30 Tahun 2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
4 Permen PU No. 6 Tahun 2007 Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
5 Permen PU No. 24 Tahun 2007 Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung
6 Permen PU No. 25 Tahun 2007 Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7 Permen PU No. 26 Tahun 2007 Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung

Air Minum
1 PP No. 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2 Permen PU No. 294/PRT/M/2005 BPPSPAM

Kliring Data
1 Kepmen PU No. 489A/KPTS/M/2007 Penunjukan Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pekerjaan Umum

NAD
1 Inpres No. 1 Tahun 2005 Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alan Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara; pdf file (56kb)
2 MoU RI GAM MoU RI GAM; pdf file (102kb)

Lingkungan
1 PP No. 51 Tahun 1993 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2 PP No. 19 Tahun 1994 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Th. 1995
3 Kepmen Kimpraswil No. 17 Tahun 2003 Penetapan Jenis Usaha dan atau Kegiatan bidang Kimpraswil yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Tanah
1 UU No. 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
2 PP No. 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
3 PP No. 24 Tahun 1997 Pengganti PP No. 24 Th. 1994 tentang Pendaftaran Tanah
4 PP No. 36 Tahun 1998 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
5 PP No. 16 Tahun 2004 Penatagunaan Tanah
6 Keppres No. 34 Tahun 2003 Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan
7 Perpres No. 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
8 S KaBPN No. 500-2840 Th. 2003 Pengendalian Hak Pakai Instansi Pemerintah dan Hak Pengelolaan
9 Inmen PU No. 19/IN/M/1988 Pengamanan Tanah-tanah Negara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Pulau-Pulau Kecil
1 Perpres No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

Otonomi Daerah
1 UU No. 5 Tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
2 UU No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah
3 UU No. 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4 UU No. 34 Tahun 1999 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
5 UU No. 25 Tahun 2000 Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004
6 UU No. 34 Tahun 2000 Perubahan atas UU RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
7 UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
8 UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9 PP No. 16 Tahun 2000 Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah
10 PP No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
11 PP No. 84 Tahun 2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
12 PP No. 104 Tahun 2000 Dana Perimbangan
13 PP No. 105 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
14 PP No. 106 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
15 PP No. 107 Tahun 2000 Pinjaman Daerah
16 PP No. 39 Tahun 2001 Penyelenggaraan Dekonsentrasi
17 PP No. 52 Tahun 2001 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
18 PP No. 8 Tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Kebijakan
1 Inpres No. 6 Tahun 2003 Percepatan Pembangunan Daerah Pasca Konflik
2 Inpres No. 4 Tahun 2004 Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan LPND

Informasi
1 UU No. 40 Tahun 1999 PERS; pdf file (112kb)
2 UU No. 32 Tahun 2002 Penyiaran

H K I
1 UU No. 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang
2 UU No. 31 Tahun 2000 Desain Industri
3 UU No. 32 Tahun 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4 UU No. 14 Tahun 2001 Paten
5 UU No. 15 Tahun 2001 Merek
6 UU No. 19 Tahun 2002 Hak Cipta

B U M N
1 UU No. 19 Tahun 2003 B U M N
2 PP No. 12 Tahun 1988 Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
3 PP No. 5 Tahun 1990 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta
4 PP No. 42 Tahun 1990 Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jati Luhur
5 PP No. 45 Tahun 2002 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
6 PP No. 41 Tahun 2003 Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN
7 PP No. 11 Tahun 2004 Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya
8 PP No. 15 Tahun 2004 Perum Perumnas

Pemilu
1 UU No. 4 Tahun 2000 Perubahan atas UU No. 3 Th 1999 tentang Pemilu
2 UU No. 31 Tahun 2002 Partai Politik
3 UU No. 12 Tahun 2003 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
4 UU No. 22 Tahun 2003 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
5 UU No. 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
6 PUU No. 2 Tahun 2004 Perubahan UU 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
7 PP No. 62 Tahun 2003 Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota KPU beserta Perangkat Penyelenggara Pemilu serta Pimpinan dan Anggota Panitia Panwaslu
8 PP No. 9 Tahun 2004 Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara
9 PP No. 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
10 Keppres No. 67 Tahun 2002 Perubahan atas Keppres 16/1999 tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU sebagaimana telah diubah dengan Keppres 81/2000
11 Keppres No. 26 Tahun 2004 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004 sebagai Hari yang diliburkan
12 Keppres No. 31 Tahun 2004 Pengamanan dan Pengawalan Capres dan Cawapres dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Penghematan Energi
1 Inpres No. 10 Tahun 2005 Penghematan Energi

Ketahanan Pangan
1 PP No. 68 Tahun 2002 Ketahanan Pangan

Pertahanan Negara
1 UU No. 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara

Kehutanan
1 UU No. 19 Tahun 2004 Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan atas UU 41/1999 tentang Kehutanan menjadi UU
2 PUU No. 1 Tahun 2004 Perubahan atas UU 41/1999 tentang Kehutanan

Kesehatan
1 PP No. 19 Tahun 2003 Pengamanan Rokok bagi Kesehatan

Perberasan
1 Inpres No. 2 Th. 2005 Kebijakan Perberasan
HOP Itjen, 01/21/2008 12:58:06

Juli 26, 2008 Posted by | pegawai negeri sipil, pns | 8 Komentar

Bank Rakyat Indonesia Lowongan Pekerjaan BUMN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. memberikan kesempatan kepada para calon pekerja potensial dan berprestasi yang akan diikutsertakan dalam pendidikan Program Pengembangan Staff BRI, dengan keterangan sbb :

Program Pengembangan Staff (PPS-RN) Merupakan kegiatan pendidikan yang memfasilitasi proses pembelajaran melalui penegasan pada berbagai bidang kerja, untuk mempersiapkan calon pimpinan di masa yang akan datang.

PERSYARATAN

1. Lulusan S-1/S-2 dari PTN/PTS terkemuka, bidang studi : Ekonomi, Hukum, Teknik, MIPA, Psikologi, Ilmu Pertanian, dan FISIP
2. IPK lulusan S-1 min 3,00 & S-2 min 3,25 (dengan IPK S-1 min, 3,00)
3. Berusia maks 25 tahun (S-1) & maks. 28 tahun (S-2) pada tgl 31 Desember 2005
4. Belum menikah & bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan
5. Mampu berbahasa Inggris, lisan & tulisan (setara dengan TOEFL min 450)
6. Bersedia ditempatkan di unit kerja seluruh Indonesia

PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pilihan kota tempat seleksi : Jakarta, Surabaya, Padang, Banjarmasin dan Makassar. Peserta yang tidak mencantumkan kota tempat seleksi tidak akan diproses.
2. Biaya dari dan ketempat seleksi menjadi tanggung jawab peserta
3. Pengumuman peserta yang memenuhi syarat administratif dan berhak mengikuti proses seleksi selanjutnya hanya dilakukan melalui website : http://www.experd.com mulai tgl 31 Januari 2006.

PENYAMPAIAN LAMARAN

1. Surat Lamaran dibuat dan ditandatangani peserta dengan dilampiri :
a. Daftar riwayat hidup
b. Fotocopy ijazah & transkrip nilai yang masing-masing dilegalisir
c. Pas Foto terbaru ukuran 3×4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Cantumkan Kode Posisi dan pilihan kota tempat seleksi yang diinginkan pada surat lamaran dan sudut kanan atas amplop.
3. Experd hanya menerima lamaran yang disampaikan kepada:
EXPERD PO. BOX 1064 JAKARTA 12010, paling lambat tanggal 22 Januari 2006 Cap Pos.
4. Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi terbaik yang akan diproses lebih lanjut.
5. Kandidat yang sudah pernah mengirimkan surat lamaran pada periode sebelumnya tidak diperkenankan mengirimkan kembali karena data sudah tersimpan di database Experd. Pengulangan tidak akan diproses.

Juli 26, 2008 Posted by | bank, BUMN, pekerjaan | Tinggalkan komentar

Bank Indonesia BUMN Lowongan Pekerjaan

Lowongan Pekerjaan Bank Indonesia 2007
20 Agustus 2007

Bank Indonesia membuka seleksi penerimaan Calon Pegawai Golongan III melalui program MLE (Doktoral dan S1/S2) dan PCPM XXVIII Tahun 2007. Untuk informasi silahkan baca di http://www.bi.go.id. Pendaftaran dilakukan secara On-Line di http://www.recruitmentbi.lmfeui.com.

Juli 26, 2008 Posted by | bank, BUMN, lowongan kerja, pekerjaan | Tinggalkan komentar

Bank Muamalat Indonesia Lowongan Pekerjaan

Bank Muamalat Indonesia
Bagi Anda Mahasiswa yang suka tantangan, punya motivasi tinggi, peduli ekonomi syariah dan ingin menjadi pengusaha, bergabunglah bersama kami, Bank Muamalat menjadi Mujahid pejuang ekonomi syariah

Syarat :
- Pria / Wanita (berjilbab), jujur dan disiplin

Anda akan dapatkan :
- Pelatihan perbankan syariah
- Kesempatan kerja yang menantang di Bank Muamalat
- Penghasilan dan bonus yang menarik
- Potensi jaringan bisnis Islami yang besar

Daftarkan diri Anda dengan dilengkapi CV, copy ijasah terakhir, pas foto (4 x 6) 2 lembar dan cantumkan no HP Anda ke :

Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang
Jl. Sugiyopranoto 102 Semarang

Paling lambat tanggal 31 Januari 2006
Tulis kode MS pada pojok kanan atas amplop

Juli 26, 2008 Posted by | bank, BUMN, lowongan kerja | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.