Info Lowongan Kerja

Informasi pekerjaan karir tips mencari kerja

Lowongan PNS Departeman Dalam Negeri (Depdagri) Penerimaan Praja IPDN 2008/2009,

Penerimaan Praja IPDN 2008/2009, Lowongan PNS Departeman Dalam Negeri (Depdagri)
Tahun Ajaran 2008/2009 Departemen Dalam Negeri membuka kesempatan bagi putera/puteri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan Ikatan Dinas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sumedang dan kampus-kampus di daerah.

Jadwal pendaftaran sendiri berjalan dari tanggal 26 Mei hingga 7 Juni 2008. Sedangkan pengumuman praja yang diterima dilakukan pada pertengahan Agustus mendatang.

Pengumuman lengkap syarat – syarat pendaftaran dapat di lihat di Kantor Bupati / Walikota seluruh indinesia.

Contoh Formulir Pendaftaran selengkapnya dapat Anda download disini.

Juli 29, 2008 Posted by | calon pegawai negeri sipil, lowongan kerja | Tinggalkan komentar

Departemen Perhubungan CPNS

SEMARANG :
JABATAN YANG DILAMAR
PENDIDIKAN
NAMA
KODE
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
KODE
JUMLAH FORMASI
PENEMPATAN
1
2
3
4
5
6
PERENCANA PEDOMAN KESELAMATAN LALIN PENERBANGAN
26
D.IV ALLU (AHLI LALU LINTAS UDARA)
203
3
Dit. Kespen, Adbandara, Bandara – Bandara
Ditjen Hubud
PERENCANA DAN ENGINEERING NAVIGASI PENERBANGAN
25
D.IV ATNU/NAVIGASI UDARA
205
3
Dit.Kespen,
Dit. Faslektrik,
Ditjen Hubud
PENGAWAS KELAIKAN DAN ENGINEERING PESAWAT UDARA
24
D.IV ATPU
206
4
Dit. Serlaikud, Adbandara
Ditjen Hubud
PETUGAS KELAIKLAUTAN
40
S1. ANT.II
211
2
Adpel
(Belawan, Dumai, Tlk Bayur, Palembang, Panjang, Tg. Priok, Banten, Semarang, Tg. Perak, Benoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung, Makasar, Ambon,Sorong),
Knp. Batam
Ditjen Hubla
PETUGAS KELAIKLAUTAN
40
S.1 ATT.II
210
2
Adpel
(Belawan, Dumai, Tlk Bayur, Palembang, Panjang, Tg. Priok, Banten, Semarang, Tg. Perak, Benoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung, Makasar, Ambon,Sorong),
Knp. Batam
Ditjen Hubla
PETUGAS KESYAHBANDARAN
39
D.IV ANT.II
211
1
Adpel
(Belawan, Dumai, Tlk Bayur, Palembang, Panjang, Tg. Priok, Banten, Semarang, Tg. Perak, Benoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung, Makasar, Ambon,Sorong),
Knp. Batam Ditjen Hubla
PETUGAS KESYAHBANDARAN
39
D.IV ATT.II
210
1
Adpel
(Belawan, Dumai, Tlk Bayur, Palembang, Panjang, Tg. Priok, Banten, Semarang, Tg. Perak, Benoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung, Makasar, Ambon,Sorong),
Knp. Batam
Ditjen Hubla
ANALIS LABORATORIUM NAVIGATION AND STEERING
77
D.IV/STRATA B+ANT.II
212
1
BP3IP Jakarta
Badan Diklat
ANALIS LABORATORIUM RADAR DAN ARPA
78
D.IV/STRATA B+ANT.II
212
1
BP3IP Jakarta
Badan Diklat 8

ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
53
EKONOMI AKUNTANSI
215
1
Bagian Keuangan
Ditjen. KA
PEMROSES KERJASAMA LUAR NEGERI
31
HUKUM INTERNASIONAL
217
1
Bgn Hukum, Dit.Navigasi, Dit.Kappel
Ditjen Hubla
PENYIDIK PELAYARAN
34
HUKUM PIDANA
218
1
Dit. Gamat, Dit.Kappel Ditjen Hubla
PENYULUH PENCEGAHAN KECELAKAAN
71
ILMU HUKUM/HUKUM
219
1
Dit. KTS – Ditjen KA
ANALIS PENCEMARAN LAUT
33
TEKNIK KIMIA
235
1
Dit. KPLP, Ditjen Hubla
PENGKAJI BANTUAN LUAR NEGERI
45
SASTRA INGGRIS
228
1
Bagian Perencanaan Ditjen KA
PERENCANA PENGANALISIS SISTEM INFORMASI
16
TEKNIK INFORMATIKA
234
1
Dit. Serlaikud
Ditjen Hubud
PERENCANA PEDOMAN TEKNIS PENGOPERASIAN & PEMELIHARAAN PERALATAN FAS. SISI UDARA
13
TEKNIK MESIN
239
2
Dit. Serlaikud, Dit.Tekband
Ditjen Hubud
INSPEKTUR KELAIKAN UDARA
27
TEKNIK PENERBANGAN
240
2
Dit. Serlaikud, Adbandara
Ditjen Hubud
PERENCANA KONSTRUKSI KAPAL
32
TEKNIK PERKAPALAN
241
2
Adpel (Belawan, Dumai, Tl. Bayur, Palembang, Panjang, Banten, Semarang, Tj. Perak, Benoa, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Bitung, Makassar, Ambon, Sorong) Knp. Batam, Adpel Tj. Priok, Dit. Pelpeng, Dit. Gamat, Dit. Navigasi, Dit. Kapel, Ditjen Hubla

SURABAYA :
JABATAN YANG DILAMAR
PENDIDIKAN
NAMA
KODE
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
KODE
JUMLAH FORMASI
PENEMPATAN
1
2
3
4
5
6
DOKTER UMUM
12
KEDOKTERAN UMUM
102
1
Subbid Latihan dan Keterampilan
Ktr Pusat Basarnas
PERENCANA PEDOMAN KESELAMATAN LALIN PENERBANGAN
26
D.IV ALLU (AHLI LALU LINTAS UDARA)
203
3
Dit. Kespen, Adbandara, Bandara – Bandara
Ditjen Hubud
PERENCANA DAN ENGINEERING NAVIGASI PENERBANGAN
25
D.IV ATNU/NAVIGASI UDARA
205
3
Dit.Kespen,
Dit. Faslektrik
Ditjen Hubud
PENGAWAS KELAIKAN DAN ENGINEERING PESAWAT UDARA
24
D.IV ATPU
206
2
Dit. Serlaikud, Adbandara
Ditjen Hubud
PETUGAS KELAIKLAUTAN
40
S1. ANT.II
211
2
Adpel
(Belawan, Dumai, Tlk Bayur, Palembang, Panjang, Tg. Priok, Banten, Semarang, Tg. Perak, Benoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung, Makasar, Ambon,Sorong),
Knp. Batam Ditjen Hubla
PETUGAS KELAIKLAUTAN
40
S.1 ATT.II
210
2
Adpel
(Belawan, Dumai, Tlk Bayur, Palembang, Panjang, Tg. Priok, Banten, Semarang, Tg. Perak, Benoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung, Makasar, Ambon,Sorong),
Knp. Batam Ditjen Hubla
PETUGAS KESYAHBANDARAN
39
D.IV ANT.II
211
1
Adpel
(Belawan, Dumai, Tlk Bayur, Palembang, Panjang, Tg. Priok, Banten, Semarang, Tg. Perak, Benoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung, Makasar, Ambon,Sorong),
Knp. Batam Ditjen Hubla
PETUGAS KESYAHBANDARAN
39
D.IV ATT.II
210
1
Adpel
(Belawan, Dumai, Tlk Bayur, Palembang, Panjang, Tg. Priok, Banten, Semarang, Tg. Perak, Benoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung, Makasar, Ambon,Sorong),
Knp. Batam Ditjen Hubla
ANALIS LABORATORIUM NAVIGASI
79
D.IV/STRATA B+ANT.II
212
1
BP3IP Jakarta
Badan Diklat
PENYUSUN PELAKSANAAN ANGGARAN & PERENCANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
17
EKONOMI AKUNTANSI
215
1
Dit. Angkutan Udara Ditjen Hubud

PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN
49
EKONOMI MANAJEMEN
216
1
Bgn Kepegawaian & Umum
Ditjen KA
PERENCANA PEDOMAN KESELAMATAN PENERBANGAN
19
HUKUM INTERNASIONAL
217
1
Ditkespen
Ditjen Hubud
PENYIDIK PELAYARAN
34
HUKUM PIDANA
218
1
Dit. Gamat, Dit.Kappel Ditjen Hubla
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
55
ILMU HUKUM/HUKUM
219
1
Bagian Hukum
Ditjen KA
PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA KESELAMATAN
88
ILMU HUKUM/HUKUM
219
1
Dit. KTS -Ditjen KA
PERENCANA PEDOMAN KESELAMATAN PENERBANGAN
19
TEKNIK KIMIA
235
1
Dit. Kespen,
Ditjen Hubud
PRANATA KOMPUTER
29
TEKNIK INFORMATIKA
234
1
Bag. Kepegawaian
dan Umum,
Ditjen Hubla
PENYUSUN STANDAR DAN PROSEDUR KELAIKAN KERETA DAN GERBONG
73
TEKNIK MESIN
239
1
Dit. KTS, Ditjen KA
INSPEKTUR KELAIKAN UDARA
27
TEKNIK PENERBANGAN
240
2
Dit. Serlaikud, Adbandara
Ditjen Hubud
PERENCANA KONSTRUKSI KAPAL
32
TEKNIK PERKAPALAN
241
2
Adpel (Belawan, Dumai, Tlk. Bayur, Palembang, Panjang, Banten, Semarang, Tj. Perak, Benoa, Pontianak, Bjr.masin, Bklpapan,Bitung, Mksr,Ambon, Sorong) Knp. Batam, Adpel Tj. Priok, Dit.Pelpeng, Dit. Gamat, Dit.Navigasi,Dit. Kapel, Ditjen Hubla
PERENCANA PEDOMAN TEKNIS PENGOPERASIAN & PEMELIHARAAN PERALATAN FAS. SISI UDARA
13
TEKNIK SIPIL
242
1
Dit. Tekband
Ditjen Hubud

MAKASSAR :
JABATAN YANG DILAMAR
PENDIDIKAN
NAMA
KODE
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
KODE
JUMLAH FORMASI
PENEMPATAN
1
2
3
4
5
6
PERENCANA PEDOMAN KESELAMATAN LALIN PENERBANGAN
26
D.IV ALLU (AHLI LALU LINTAS UDARA)
203
3
Dit. Kespen,
Adbandara,
ndara – Banda
PERENCANA DAN ENGINEERING NA
25
D.IV ATNU/NA
205
Dit.Kespen,
Dit. Faslektrik,
PENGAWAS KELAIKADAN ENGINEERING
24
206
2 Dit. Serlaikud
Adbandara
40
211
2
Adpel (Belawan, Dumai, Tlk r, Palembang, PanjaTg. Priok, Banten, emarang, Tg. PerakBenoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung,
Knp. Batam
40
210
2
Adpel (Belawan, Dumai, Tlk r, Palembang, PanjaTg. Priok, Banten, emarang, Tg. PerakBenoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung,
Knp. Batam
PETUGAS
39
211
1
Adpel (Belawan, Dumai, Tlk r, Palembang, PanjaTg. Priok, Banten, emarang, Tg. PerakBenoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung,
Knp. Batam
PETUGAS
39
210
Adpel (Belawan, Dumai, Tlk r, Palembang, PanjaTg. Priok, Banten, emarang, Tg. PerakBenoa, Pontianak, Bjr. Masin, Balikpapan, Bitung,
Knp. Batam

Juli 24, 2008 Posted by | calon pegawai negeri sipil | 3 Komentar

TES CPNS DI PEMKOT BOGOR

6.910 PESERTA MENGIKUTI TES CPNS DI PEMKOT BOGOR
Kamis, 25 November 2004
Sebanyak 6.910 orang rabu (24/11) mengikuti testing calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan secara serempak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Sebanyak 6.910 orang ikuti testing calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan secara serempak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Rabu (24/11). Secara umum pelaksanaan testing CPNS yang dipusatkan di sejumlah Sekolah di Kota Bogor itu berjalan lancar, kendati para peserta testing sempat kebingungan pada saat mengisi soal ? soal yang di sodorkan, karena banyak peserta yang terkecoh dengan pertanyaan.

Seperti diungkapkan oleh salah seorang peserta testing Martini (31). Ia mengakui, sebenarnya soal yang diberikan gampang-gampang susah. ? Kalau saya tidak teliti membaca soal mungkin bisa terkecoh. Masalahnya banyak pengulangan kata yang dipertanyakan dalam soal testing, ?ujarnya.

Namun ia berharap, testing CPNS yang dilaksanakan secara serempak tahun ini jangan hanya sebatas formalitas belaka. Apalagi sampai terjadi adanya permainan di belakang oleh oknum. Menjawab pertanyaan apakah ia yakin pelaksanaan tes CPNS itu bisa berjalan murni ?. Wanita yang mengaku bertempat tinggal di Semplak Bogor menyatakan, keyakinannya bisa berjalan murni. Keyakinan Martini setelah melihat pengalaman kakaknya tahun lalu yang lulus tes CPNS di Pemkab Bogor. ?Kakak saya tahun lalu ternyata lulus tanpa harus mengeluarkan sepesepun uang pelicin. Makanya saya berkeyakinan 75 persen testing CPNS di Pemkot Bogor bisa berjalan murni, ? ucapnya.

Lain halnya dengan pengakuan Dedy (34) yang mengaku tidak yakin pelaksanaan testing CPNS tahun ini bisa berjalan murni. ? Saya gak yakin bisa berjalan murni. Walaupun Pemkot Bogor telah mengeluarkan statmen tidak ada tidak ada titip menitip dalam penerimaan CPNS. ?tandas Dedy yang mengaku sudah mengabdi di Pemkot Bogor sejak tahun 1999 sebagai tenaga kontrak.

Menurut Dedy, ia mengikuti testing CPNS untuk yang kedua kalinya, setelah sebelumnya ia gagal menjadi PNS karena dinyatakan tidak lulus. ?Kita hanya berharap penerimaan CPNS tahun ini tidak ada KKN, ? katanya

Pelaksanaan testing CPNS di Kota Bogor sempat ditinjau langsung Wakil Wali Kota Bogor H.Moch Sahid dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) H. Dody Rosadi. Penijauan yang dilakukan Sahid dan Dody di dua tempat yaitu di SMK Negri I Jalan Heulang Tanah Sareal, dan Kampus Universitas Pakuan (Unpak) Ciheuleut Bogor.

Sekdakot Bogor H. Dody Rosadi kembali menegaskan, tidak ada titip menitip dalam penerimaan CPNS dilingkungan Pemkot Bogor ? Yang jelas peserta yang lulus dengan murni dalam pelaksanaan testing otomatis akan diterima menjadi CPNS. ? ujar Dody

Sebelumnya Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kosasih SD menjelaskan, jumlah pelamar CPNS seluruhnya sebanyak 10.481 pelamar dari berbagai jenis pendidikan. Namun setelah seleksi yang memenuhi pesyaratan tercatat sebanyak 6.910 pelamar, meliputi formasi pendidik berjumlah 1.412 pelamar, formasi tenaga medis 369 pelamar, dan formasi umum berjumlah 5.129 pelamar. Sedangkan yang di butuhkan seluruhnya hanya berjumlah 264 orang dari formasi yang ada

Juli 19, 2008 Posted by | calon pegawai negeri sipil, cpns | Tinggalkan komentar

KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 43/KEP/2001

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, II, III dan IV, perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Jabatan.

bahwa sebagai pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan tersebut, perlu ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Mengingat :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).

Peraturan Pemerintah Nomor 1001 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

(1) Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(2) Kompetensi Umum adalah : Kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.

(3) Kompetensi Khusus adalah : Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan Struktural yang dipangkunya.

(4) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

(5) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah : Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

(6) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar Instansi Induknya.

(7) Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural

(8) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah : Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

(9) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur

(10)Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

Maksud dan Tujuan Standar Kompetensi Jabatan

Pasal 2

Maksud Standar Kompetensi Jabatan adalah :

(1) Sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan

(2) Sebagai dasar penyusunan/pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS

Pasal 3

Tujuan Standar Kompetensi Jabatan adalah :

(1) Untuk effisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/unit organisasi

(2) Untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/unit organisasi.

Standar Kompetensi

Pasal 4

Standar Kompetensi terdiri dari :

1) Kompetensi Umum

2) Kompetensi Khusus

Pasal 5

(1) Standar Kompetensi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV Keputusan ini.

(2) Kompetensi Umum dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun diklat kepemimpinan.

Pasal 6

(1) Standar Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing sesuai dengan uraian tugas/jabatan di unit organisasinya.

(2) Kompetensi Khusus dapat diperoleh melalui diklat teknis

(3) Contoh Standar Kompetensi Khusus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan ini.

Ketentuan Peralihan

Pasal 7

Pimpinan unit organisasi tingkat eselon II, III, dan IV yang memimpin unit pelaksana teknis secara relatif dimungkinkan memiliki kompetensi tingkat di atasnya.

Pasal 8

Bagi pejabat eselon V yang masih ada pada saat keputusan ini ditetapkan diberlakukan ketentuan Standar Kompetensi sebagai pejabat eselon IV.

Ketentuan Penutup

Pasal 9

Demikian untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dan apabila dijumpai hal-hal yang kurang atau tidak jelas, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2001

Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Prijono Tjiptoherijanto

NIP. 130353817

Lampiran I Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 43/Kep/2001

Tanggal : 20 Juli 2001

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon I

Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi.

Mampu merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Mampu mensosialisasikan visi baik kedalam maupun keluar unit organisasi

Mampu menetapkan sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

Mampu melakukan manajemen perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan zaman

Mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan baik

Mampu mengakomodasi isu regional/global dalam penetapan kebijakan-kebijakan organisasi

Mampu mengantisipasi dampak perubahan politik terhadap organisasi

Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi

Mampu merencanakan/mengatur sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi

Mampu melakukan pendelegasian wewenang terhadap pejabat dibawahnya

Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam organisasi

Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai dalam rangka pengoptimalan kinerja organisasi

Mampu menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Mampu menetapkan kebijakan pengawasan dan pengendalian dalam organisasi

Mampu memberikan akuntabilitas kinerja organisasi

Mampu menjaga keseimbangan konflik kebutuhan dari unit-unit organisasi

Mampu melakukan analisis resiko dalam rangka existensi organisasi

Mampu melakukan evaluasi kinerja organisasi/unit organisasi dibawahnya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

Lampiran II Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 43/Kep/2001

Tanggal : 20 Juli 2001

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon II

Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan dan pandangan hidup bangsa menjadi sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya

Mampu menetapkan program-program pelayanan yang baik terhadap kepentingan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya

Mampu memahami dan menjelaskan keragaman dan sosial budaya lingkungan dalam rangka peningkatan citra dan kinerja organisasi

Mampu mengaktualisasikan kode etik PNS dalam meningkatkan profesionalisme, moralitas dan etos kerja

Mampu melakukan manajemen perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan zaman

Mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan baik

Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi

Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan analisis resiko dalam rangka existensi unit organisasi

Mampu merencanakan/mengatur sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi

Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya

Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai dalam rangka optimalisasi kinerja unit organisasinya

Mampu membentuk suasana kerja yang baik di unit organisasinya

Mampu menetapkan program-program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia

Mampu menetapkan program-program pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya

Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasinya/unit organisasi dibawahnya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan/pengembangan-pengembangan kebijakan kepada pejabat diatasnya.

Lampiran III Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 43/Kep/2001

Tanggal : 20 Juli 2001

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon III

Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya

Mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang baik terhadap kepentingan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya

Mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris

Mampu melakukan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya

Mampu melakukan pendelegasian wewenang terhadap bawahannya

Mampu mengatur/mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit organisasi

Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya

Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya

Mampu menetapkan kegiatan-kegiatan yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam unit organisasinya

Mampu mendayagunakan teknologi informasi yang berkembang dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Mampu menetapkan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya

Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasinya/unit organisasi dibawahnya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan/pengembangan program kepada pejabat atasannya tentang kebijakan-kebijakan maupun pelaksanaannya

Lampiran IV Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 43/Kep/2001

Tanggal : 20 Juli 2001

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon IV

Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya

Mampu memberikan pelayanan prima terhadap publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya

Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya

Mampu mengatur/mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit organisasi

Mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku di unit kerjanya

Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan unit-unit terkait baik dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya

Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya

Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam unit organisasinya

Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya

Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasi dan para bawahannya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan/pengembangan-pengembangan kegiatan-kegiatan kepada pejabat diatasnya

Lampiran V Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 43/Kep/2001

Tanggal : 20 Juli 2001

Contoh Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di BKN

Instansi : Badan Kepegawaian Negara

Nama Jabatan : Kepala Biro Kepegawaian

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Biro Kepegawaian BKN

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

Mampu menyusun program kebutuhan dan penempatan pegawai
Mampu menyusun program analisis jabatan untuk perencanaan pegawai
Mampu menyusun program pengembangan pegawai
Mampu menyusun program pembinaan mental dan ideologi
Mampu menyusun program kesejahteraan pegawai
Mampu menyusun program dan melaksanakan pengangkatan dalam pangkat serta menetapkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan wewenangnya
Mampu menyusun program pengangkatan dalam jabatan
Mampu melakukan analisa dan evaluasi tatanan organisasi dan tata laksana
Mampu menyusun program sistim informasi kepegawaian
Mampu memberikan pertimbangan pemberhentian dan pemensiunan pegawai

Juli 19, 2008 Posted by | calon pegawai negeri sipil, cpns, pegawai negeri sipil, pns | 1 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.