Info Lowongan Kerja

Informasi pekerjaan karir tips mencari kerja

PNS PEMKOT BOGOR

980 ORANG PNS DILINGKUNGAN PEMKOT BOGOR NAIK PANGKAT
Kamis, 15 September 2005
Sebanyak 980 orang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor menerima SK kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2005 Para PNS yang menerima SK kenaikan oangkat itu i yang terdiri atas kenaikan pangkat bagi PNS yang memangku jabatan struktural dan pelaksana sejumlah 339 orang, PNS yang memangku jabatan fungsional meliputi tenaga pendidik, tenaga medis dan para medis berjumlah 641orang. SK kenaikan pangkat diserahkan secara simbolis diserahkan Asisten Umum H. Memet Gunawan SE di Gedung Aula SMK 3 Bogor Rabu (14/9) kepada empat orang guru terdiri dari Leny Maulani golongan II/b â?? II/c dari SDN Bantarjati 5 Kecamatan Bogor Utara, Dra. Ida Sofianti golongan III/c â?? III/d dari SDN Gunung Gede Kecamatan Bogor Tengah, Mulyaningrum, S.Pd golongan III/d â?? IV/a dari SDN Gunung Batu 7 Kecamatan Bogor Barat dan Amir Wahyu,S.Ag dari SDN Semeru 6 Kecamatan Bogor Barat Menurut Kepala Bagian Kepegawaian Setdakot Bogor Saryati Kosasih bahwa maksud dan tujuan penyerahan petikan SK Walikota tentang kenaikan pangkat bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor yaitu agar kenaikan pangkat dimaksud diberikan tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji dan sekaligus merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan, selain itu juga kenaikan pangkat dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara. Menurut Saryati, dengan terbitnya PP. Nomor 9 Tahun 2003 JO Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 kewenangan untuk menetapkan kenaikan pangkat bagi PNS diatur Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Kabupaten dan Kota menetapkan golongan III/d ke bawah, Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Propinsi menetapkan golongan IV/A s/d IV/B dan Presiden menetapkan golongan IV/C s/d golongan IV/E. Sementara Walikota Bogor dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Umum H.Memet Gunawan,SE mengatakan bahwa kenaikan pangkat pada dasarnya merupakan suatu bentuk apresiasi atau penghargaan negara yang diberikan kepada setiap PNS yang berprestasi dan telah mengabdi dalam kurun waktu tertentu. Tentunya kita harus bisa bersikap adil ketika menerima penghargaan, yaitu dapat mengimbanginya kemudian dengan tekad dan usaha meningkatkan kualitas dan prestasi kerja serta memperteguh komitmen pengabdian. Memet menegaskan masalah usaha meningkatkan kualitas diri merupakan sebuah tuntutan profesional, karena sebuah profesi nyaris tidak ada artinya apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. Pada kenyataannya seorang pendidik misalnya, memang harus terus belajar untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan meluaskan wawasannya. (Iyan/Agus)

Juli 19, 2008 Posted by | pegawai negeri sipil, pns | Tinggalkan komentar

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Sesuai Keputusan : Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 11 tahun 2002
Tanggal : 17 Juni 2002
PEJABAT YANG BERWENANG
MENGESAHKAN FOTO COPY IJASAH / STTB
No. Jenjang Pendidikan Yang Mengeluarkan dan
Menandatangani Ijasah Asli
Yang Mengesahkan / Melegalisir
Foto Copy
1 2 3 4
1
SD
SLTP
SMU
SMK
dan yang sederajat
Kepala Sekolah yang
bersangkutan
Kepala Sekolah yang bersangkutan /
Kabag / Kabid / Kasubdin atau yang
setingkat dan berkompeten pada
Dinas Pendidikan dan Kantor
Depag Kab. / Kota (Pejabat eselon
III yang berkompeten)
2
UNIVERSITAS /
INSTITUT
Rektor dan
Dekan
Rektor / Dekan / Pembantu Rektor
Bidang Akademik / Pembatu
Dekan Bidang Akademik
3 SEKOLAH TINGGI
Ketua dan
Pembantu Ketua Bidang
Akademik
Ketua /
Pembantu Ketua Bidang Akademik
4 AKADEMI dan
POLITEKNIK
Direktur dan Pembantu
Direktur Bidang Akademik
Direktur /
Pembantu Direktur Bidang
Akademik
5 PERGURUAN TINGGI
SWASTA AGAMA ISLAM Pimpinan Kopertais
Pejabat yang berwenang dan
berkompeten pada Kopertais
6
PERGURUAN TINGGI
SWASTA AGAMA HINDU /
BUDHA / KRISTEN /
KATHOLIK
Ketua / Direktur Urusan dan
Direktur Bimas Urusan
Agama yang bersangkutan
Kabid Bimas Agama yang
bersangkutan pada Kanwil Agama /
Kakandep Agama Kab. / Kota dan
Direktur, Sekretaris Ditjen Bimas
yang bersangkutan
7
SEKOLAH / AKADEMI /
PERGURUAN TINGGI
KEDINASAN
Pimpinan Sekolah / Akademi
/ Perguruan Tinggi Kedinasan
yang bersangkutan
Kepala Sekolah / Ketua / Direktur
Akademi atau Perguruan Tinggi
yang bersangkutan, Kapusdiklat /
Kabid yang berkompeten
• Untuk ijasah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan
sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu
oleh tim penilai ijasah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama /
Direktur bagi pendidikan keagamaan;
• Bagi ijasah perguruan tinggi swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan
Mendiknas Nomor 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditanda-sahkan
oleh Kopertis;
• Ijasah perguruan tinggi swasta yang mempunyai civil effect adalah ijasah dari perguruan tinggi
swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional;

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN
SURAT KETERANGAN SEBAGAI PENGGANTI / RALAT IJASAH / STTB
YANG HILANG / RUSAK / TERDAPAT KESALAHAN
No. Jenjang Pendidikan Yang Membuat dan
Menandatangani
Yang Mengesahkan / Melegalisir
Foto Copy
1 2 3 4
1
SD
SLTP
SMU
SMK
dan yang sederajat
Kepala Sekolah yang
bersangkutan
Kabag / Kabid / Kasubdin atau yang
setingkat dan berkompeten pada
Dinas Pendidikan dan Kantor
Depag Kab. / Kota
2
UNIVERSITAS /
INSTITUT
Pimpinan Universitas /
Institut yang bersangkutan
Dekan / Pembatu Dekan Bidang
Akademik
3 SEKOLAH TINGGI
Pimpinan Sekolah Tinggi yang
bersangkutan
Ketua / Pembantu Ketua Bidang
Akademik
4 AKADEMI dan
POLITEKNIK
Pimpinan Akademi dan
Politeknik yang bersangkutan
Direktur / Pembantu Direktur
Bidang Akademik
5 PERGURUAN TINGGI
SWASTA AGAMA ISLAM
Rektor / Ketua / Direktur /
Dekan
Pejabat yang berwenang dan
berkompeten pada Kopertais
6
PERGURUAN TINGGI
SWASTA AGAMA HINDU /
BUDHA / KRISTEN /
KATHOLIK
Rektor / Dekan / Ketua /
Direktur Bimas / Urusan
Agama yang bersangkutan
Kabid Bimas Agama yang
bersangkutan pada Kanwil Agama /
Kakandep Agama Kab. / Kota dan
Direktur / Sekretaris Ditjen Bimas
yang bersangkutan
7
SEKOLAH / AKADEMI /
PERGURUAN TINGGI
KEDINASAN
Pimpinan Sekolah / Akademi
/ Perguruan Tinggi
Kedinasan yang bersangkutan
Kepala Sekolah / Ketua / Direktur
Akademi atau Perguruan Tinggi
yang bersangkutan / Kapusdiklat /
Kabid yang berkompeten

Juli 19, 2008 Posted by | cpns, pegawai negeri sipil, pns | Tinggalkan komentar

KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 43/KEP/2001

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, II, III dan IV, perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Jabatan.

bahwa sebagai pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan tersebut, perlu ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Mengingat :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).

Peraturan Pemerintah Nomor 1001 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan :

(1) Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(2) Kompetensi Umum adalah : Kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.

(3) Kompetensi Khusus adalah : Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan Struktural yang dipangkunya.

(4) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

(5) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah : Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

(6) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar Instansi Induknya.

(7) Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural

(8) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah : Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

(9) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur

(10)Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

Maksud dan Tujuan Standar Kompetensi Jabatan

Pasal 2

Maksud Standar Kompetensi Jabatan adalah :

(1) Sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan

(2) Sebagai dasar penyusunan/pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS

Pasal 3

Tujuan Standar Kompetensi Jabatan adalah :

(1) Untuk effisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/unit organisasi

(2) Untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/unit organisasi.

Standar Kompetensi

Pasal 4

Standar Kompetensi terdiri dari :

1) Kompetensi Umum

2) Kompetensi Khusus

Pasal 5

(1) Standar Kompetensi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV Keputusan ini.

(2) Kompetensi Umum dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun diklat kepemimpinan.

Pasal 6

(1) Standar Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing sesuai dengan uraian tugas/jabatan di unit organisasinya.

(2) Kompetensi Khusus dapat diperoleh melalui diklat teknis

(3) Contoh Standar Kompetensi Khusus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan ini.

Ketentuan Peralihan

Pasal 7

Pimpinan unit organisasi tingkat eselon II, III, dan IV yang memimpin unit pelaksana teknis secara relatif dimungkinkan memiliki kompetensi tingkat di atasnya.

Pasal 8

Bagi pejabat eselon V yang masih ada pada saat keputusan ini ditetapkan diberlakukan ketentuan Standar Kompetensi sebagai pejabat eselon IV.

Ketentuan Penutup

Pasal 9

Demikian untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dan apabila dijumpai hal-hal yang kurang atau tidak jelas, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2001

Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Prijono Tjiptoherijanto

NIP. 130353817

Lampiran I Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 43/Kep/2001

Tanggal : 20 Juli 2001

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon I

Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi.

Mampu merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Mampu mensosialisasikan visi baik kedalam maupun keluar unit organisasi

Mampu menetapkan sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

Mampu melakukan manajemen perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan zaman

Mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan baik

Mampu mengakomodasi isu regional/global dalam penetapan kebijakan-kebijakan organisasi

Mampu mengantisipasi dampak perubahan politik terhadap organisasi

Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi

Mampu merencanakan/mengatur sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi

Mampu melakukan pendelegasian wewenang terhadap pejabat dibawahnya

Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam organisasi

Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai dalam rangka pengoptimalan kinerja organisasi

Mampu menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Mampu menetapkan kebijakan pengawasan dan pengendalian dalam organisasi

Mampu memberikan akuntabilitas kinerja organisasi

Mampu menjaga keseimbangan konflik kebutuhan dari unit-unit organisasi

Mampu melakukan analisis resiko dalam rangka existensi organisasi

Mampu melakukan evaluasi kinerja organisasi/unit organisasi dibawahnya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

Lampiran II Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 43/Kep/2001

Tanggal : 20 Juli 2001

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon II

Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan dan pandangan hidup bangsa menjadi sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya

Mampu menetapkan program-program pelayanan yang baik terhadap kepentingan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya

Mampu memahami dan menjelaskan keragaman dan sosial budaya lingkungan dalam rangka peningkatan citra dan kinerja organisasi

Mampu mengaktualisasikan kode etik PNS dalam meningkatkan profesionalisme, moralitas dan etos kerja

Mampu melakukan manajemen perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan zaman

Mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan baik

Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi

Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan analisis resiko dalam rangka existensi unit organisasi

Mampu merencanakan/mengatur sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi

Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya

Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai dalam rangka optimalisasi kinerja unit organisasinya

Mampu membentuk suasana kerja yang baik di unit organisasinya

Mampu menetapkan program-program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia

Mampu menetapkan program-program pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya

Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasinya/unit organisasi dibawahnya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan/pengembangan-pengembangan kebijakan kepada pejabat diatasnya.

Lampiran III Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 43/Kep/2001

Tanggal : 20 Juli 2001

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon III

Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya

Mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang baik terhadap kepentingan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya

Mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris

Mampu melakukan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya

Mampu melakukan pendelegasian wewenang terhadap bawahannya

Mampu mengatur/mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit organisasi

Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya

Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya

Mampu menetapkan kegiatan-kegiatan yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam unit organisasinya

Mampu mendayagunakan teknologi informasi yang berkembang dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Mampu menetapkan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya

Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasinya/unit organisasi dibawahnya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan/pengembangan program kepada pejabat atasannya tentang kebijakan-kebijakan maupun pelaksanaannya

Lampiran IV Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 43/Kep/2001

Tanggal : 20 Juli 2001

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon IV

Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya

Mampu memberikan pelayanan prima terhadap publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya

Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya

Mampu mengatur/mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit organisasi

Mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku di unit kerjanya

Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan unit-unit terkait baik dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya

Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya

Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam unit organisasinya

Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya

Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya

Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasi dan para bawahannya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan/pengembangan-pengembangan kegiatan-kegiatan kepada pejabat diatasnya

Lampiran V Keputusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 43/Kep/2001

Tanggal : 20 Juli 2001

Contoh Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di BKN

Instansi : Badan Kepegawaian Negara

Nama Jabatan : Kepala Biro Kepegawaian

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Biro Kepegawaian BKN

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

Mampu menyusun program kebutuhan dan penempatan pegawai
Mampu menyusun program analisis jabatan untuk perencanaan pegawai
Mampu menyusun program pengembangan pegawai
Mampu menyusun program pembinaan mental dan ideologi
Mampu menyusun program kesejahteraan pegawai
Mampu menyusun program dan melaksanakan pengangkatan dalam pangkat serta menetapkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan wewenangnya
Mampu menyusun program pengangkatan dalam jabatan
Mampu melakukan analisa dan evaluasi tatanan organisasi dan tata laksana
Mampu menyusun program sistim informasi kepegawaian
Mampu memberikan pertimbangan pemberhentian dan pemensiunan pegawai

Juli 19, 2008 Posted by | calon pegawai negeri sipil, cpns, pegawai negeri sipil, pns | 1 Komentar

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-17/V.19-14/99 Jakarta, 8 Oktober 2001

Sifat : Penting

Lampiran :

Kepada Yth.

1) Semua Menteri Koordinator

2) Semua Menteri yang Memimpin Departemen

3) Semua Menteri Negara

4) Jaksa Agung

5) Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet

6) Kepala Kepolisian Negara

7) Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen

8) Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

9) Semua Gubernur

10) Semua Bupati/Walikota

11) Semua Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

di

Tempat

Perihal : PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik

1. Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, baik yang pada saat ini duduk sebagai anggota DPR–RI, anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota maupun tidak berkedudukan sebagai anggota legislatif, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 antara lain ditentukan:

1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, maka keanggotaan dan atau kepengurusan bersangkutan hapus secara otomatis.

2) Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap menjadi anggota atau pengurus partai politik, selambat–lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus mengajukan permohonan melalui atasan langsung dan apabila diizinkan maka yang bersangkutan melepaskan jabatan negerinya.

3) Pegawai Negeri Sipil yang tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini tidak mengajukan permohonan melalui atasan langsungnya, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir selama satu tahun.

b. Dalam Pasal 3 dan penjelasan umum angka 6 Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian, antara lain ditentukan sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

3) Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

c. Dalam Undang‑undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain ditentukan sebagai berikut:

1) MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

2) DPR, DPRD I, DPRD II, terdiri atas:

(a) anggota partai politik hasil pemilihan umum;

(b) anggota ABRI yang diangkat.

3) Keanggotaan MPR tidak boleh dirangkap oleh:

(a) pejabat negara;

(b) pejabat struktural pada pemerintahan;

(c) pejabat pada lembaga peradilan;

(d) pejabat lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang‑ undangan yang berlaku.

4) Keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil dan birokrasi pemerintahan, maka perlakuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik termasuk Pegawai Negeri Sipil yang sekarang duduk di dalam lembaga legislatif maupun di luar tembaga legislatif, adalah sebagai berikut:

a. Sejak berlakunya Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 yaitu tanggal 30 September 1999, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan atau pengurus partai politik setelah berlakunya Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999, maka yang bersangkutan harus:

1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

2) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik sebelum berlakunya Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan oleh pejabat yang berwenang:

(a) telah diberikan izin serta telah diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu selama 1 (satu) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan berakhirnya masa menerima uang tunggu.

(b) telah diberikan izin tetapi belum diberhentikan dari jabatan negeri, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan kedua belas setelah diberikan izin menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan berikutnya diberikan izin, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999.

(c) belum diberikan izin, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ketiga yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

2) Dalam hal sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu atau pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf (a) dan huruf (b) yang bersangkutan telah mencapai usia 56 tahun, maka pemberhentiannya ditetapkan berlaku mulai akhir bulan dicapainya usia 56 tahun.

3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tanpa mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai akhir bulan ketiga yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan atau pengurus partai.

3. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat, apabila memenuhi syarat– syarat yang ditentukan, kepadanya diberikan hak–hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang–undang yang berlaku.

4. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik–baiknya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan, Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia. sebagai laporan;

3. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

5. Semua Ketua DPRD Propinsi;

6. Semua Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Juli 19, 2008 Posted by | calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pns | Tinggalkan komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.