Info Lowongan Kerja

Informasi pekerjaan karir tips mencari kerja

GURU DITOLAK DAFTAR CPNS

GTT DITOLAK DAFTAR CPNS
Hanya Boleh Melalui Jalur Umum

Malang, Kompas – Ribuan pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap yang telah mengabdi puluhan tahun di berbagai instansi di Kota Malang harus gigit jari setelah mereka ditolak mendaftar calon pegawai negeri sipil melalui jalur prioritas, yaitu jalur honorer. Mereka dipersilakan mengikuti tes CPNS melalui jalur umum.

Di Surabaya, pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) mengadu ke Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya karena tidak diperbolehkan mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur tenaga honorer. Mereka hanya dibolehkan mengikuti tes melalui jalur masyarakat umum yang mereka nilai sangat merugikan dan diskriminatif.

Menurut Ketua Forum GTT dan PTT Negeri Surabaya Djoko Surono, Rabu (1/2), pelarangan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS, Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Instruksi Wali Kota Surabaya Nomor 810 Tahun 2006 tentang Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Hanya 2.290

Di Malang, penolakan itu terkait dengan hanya terjaringnya sekitar 2.290 dari 4.000-an PTT/GTT di Kota Malang dalam data Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Padahal, hanya data GTT/PTT yang masuk aplikasi BKN yang diperbolehkan mendaftar CPNS melalui jalur honorer di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang.

Hal itu memicu protes dari sejumlah GTT di Kota Malang ke BKD Kota Malang yang merasa berhak masuk jalur prioritas itu. “Protes rekan-rekan GTT ini terkait dengan ditolaknya aplikasi mereka saat mendaftar CPNS melalui jalur honorer. Alasannya, mereka tidak dibiayai APBD/APBN,” ujar Ketua Persatuan Guru Tidak Tetap Indonesia di Kota Malang, Nurul Yakin, yang mendampingi aksi protes tersebut.

Menurut salah seorang GTT, sebagai guru sekolah negeri mereka tentu saja dibiayai oleh APBN lewat dana bantuan operasional sekolah. “Kalau sekolah swasta memang guru dibiayai oleh murid. Namun kalau guru negeri, seperti kami, pasti dibiayai pemerintah,” ujarnya.

Ketua BKD Kota Malang Burhanudin menuturkan, sesuai dengan PP No 48/2005, yang diizinkan masuk jalur honorer hanya guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian pusat (BKN). Dalam kasus yang terjadi di Kota Malang, kepanjangantangan BKN adalah Wali Kota Malang. “Mereka yang tidak masuk dalam data BKN tetap diizinkan mendaftar, namun melalui jalur umum,” tutur Burhanudin.

Selain ke BKD, perwakilan GTT itu juga mengadu ke Komisi A DPRD Kota Malang. Pada Kamis (2/2) ini akan diadakan hearing antara perwakilan GTT, BKD, Komisi A, dan sejumlah instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan itu. (DIA/D12)

Agustus 22, 2008 - Posted by | cpns, lowongan, pns

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: