Info Lowongan Kerja

Informasi pekerjaan karir tips mencari kerja

Dokter Ikatan Dinas

Sejumlah Dokter Ikatan Dinas Tak Tepati Kontrak

Jakarta, Kompas
Sejumlah dokter spesialis ikatan dinas tidak menepati janji dan menolak ditempatkan di daerah sesuai kontrak yang ditandatangani. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Depkes dan Kesos) drg Koeswartini M Suhel, Jumat (2/3), di Jakarta.Masalah itu mencuat dan dibicarakan dalam sebuah seminar terbatas yang diselenggarakan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran (FK), Universitas Gadjah Mada (UGM), dua hari berturut-turut sebelumnya (28 Februari dan 1 Maret).


Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Negeri dr Rustam S Pakaya MPH merinci, sejak tahun anggaran 1994/1995 sampai tahun 2000 ada 1.141 dokter menerima bea siswa ikatan dinas Depkes dan Kesos. Dari jumlah itu, 332 orang telah lulus sebagai dokter spesialis.

Koeswartini menuturkan, sejumlah dokter spesialis yang telah lulus tidak segera berangkat ke daerah sesuai surat keputusan (SK), menawar untuk ditugaskan di tempat lain, bahkan ada satu orang keluarga mantan pejabat tinggi yang “lari”, sekolah ke luar negeri.

Ada juga yang dengan pelbagai alasan memilih mengembalikan bea siswa. Alasan yang dikemukakan antara lain, mengikuti suami, masalah kesehatan anak, atau harus mengurus orangtua.

Berdasarkan peraturan lama, pengembalian bea siswa adalah enam kali jumlah yang diterima selama masa pendidikan. Sejak tahun 1999 diperberat menjadi 20 kali jumlah bantuan pendidikan. Mereka yang mengembalikan bea siswa masih terikat peraturan lama. Setelah dihitung, jumlahnya lebih dari Rp 100 juta, sehingga banyak di antara mereka berniat mencicil sesuai kemampuan.

“Kasus pelanggaran kontrak yang cukup berat adalah pemalsuan SK. Yaitu, jangka waktu tugas ditutup tip ex, kemudian dokter bersangkutan melamar ke rumah sakit pendidikan untuk menjadi staf pengajar di fakultas kedokteran terkait dan diterima. Dalam hal ini Depkes sudah menegur rumah sakit bersangkutan dan menyerahkan perkara ini ke Bagian Hukum Depkes untuk diberi sanksi administratif,” papar Koeswartini.

Daerah konflik

Sanksi administratif, menurut Koeswartini, bisa berupa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil, pencabutan atau tidak diberikan izin praktik dan atau dilaporkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) untuk dilakukan penagihan sesuai peraturan.

Kini dokter yang bersangkutan ditempatkan di daerah konflik untuk mempersingkat masa tugas. Di daerah konflik, tugas enam bulan dihitung satu tahun, sehingga bertugas dua tahun di daerah konflik sama dengan empat tahun masa bakti ikatan dinas.

Kasus lain yang hampir serupa, masa tugas diubah delapan bulan lebih pendek, kemudian yang bersangkutan mengikuti program studi subspesialis. Dalam kasus ini dokter bersangkutan dikeluarkan dari pendidikan dan diharuskan menyelesaikan masa tugas.

Mengapa tidak diserahkan ke polisi untuk diproses pidana? Koeswartini berkilah, hal ini sulit karena masalah manusiawi. Selain itu, negara rugi jika yang bersangkutan dipenjara dan tidak bisa memberi pelayanan kesehatan.

“Jumlah yang berulah sekitar lima persen. Jadi, tujuan pemberian bea siswa relatif tercapai. Namun demikian, kecenderungan itu harus dicegah,” ujar Rustam.

Kelas C dan D

Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) khususnya untuk program studi bedah, penyakit dalam, kebidanan-kandungan, kesehatan anak, radiologi, anestesiologi, dan patologi klinik, bertujuan untuk mengisi rumah sakit kelas C dan D di luar Jawa, Bali, dan Lampung, dalam upaya meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat. Umumnya daerah itu tidak diminati karena terpencil atau daya beli masyarakatnya rendah, terutama di kawasan Indonesia Timur.

Ada juga kasus dokter spesialis yang telah lulus, namun tidak segera lapor atau Komite Disiplin Ilmu Kedokteran (KDIK) terlambat melapor, sehingga bantuan pendidikan jalan terus. Untuk kasus seperti itu, yang bersangkutan diminta mengembalikan kelebihan bantuan terkait. (atk)

Agustus 23, 2008 - Posted by | lowongan, pekerjaan

1 Komentar »

  1. Slmt siang..Saya mau tanya program beasiswa PPDS ini hanya buat dokter

    Komentar oleh dr.Wulan | Februari 21, 2009


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: